Dikejutkan! PNS Akan Bergaji Hingga 14,3 Juta di Tahun 2018

Selamat malam sobat pengunjung website. Pada kesempatan kali ini kami tim redaksi akan memberikan berita mengenai Peraturan Pemerintah yang sudah dirampungkan mengenai Sistem Gaji dan Tunjangan PNS. Dengan Rampungnya PP ini maka Mulai tahun 2018 Gaji PNS akan Mencapai 14,3 juta rupiah, Angka yang sangat fantastis bukan?


Berikut berita mengenai PP Sistem gaji dan tunjangan PNS yang telah rampung silahkan disimak!


Peraturan Pemerintah Mengenai Sistem Gaji dan Tunjangan PNS-Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi sudah merampungkan draf peraturan pemerintah (PP) tentang sistem gaji dan tunjangan untuk pegawai negeri sipil. Rencananya, sistem penggajian baru ini akan efektif dan  berlaku mulai pada tahun 2018.


Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, saat ini draf rancangan PP tersebut dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

“Kami harapkan secepatnya selesai dan berlaku mulai tahun anggaran 2018,” kata dia kepada Berita PNS, beberapa waktu yang lalu.


Sesuai amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, rumusan upah yang diterima bagi 


PNS alias take home pay hanya akan terdiri dari tiga komponen, yakni gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Untuk gaji pokok, akan ada peningkatan rasio atau perbandingan antara besaran gaji terendah PNS dan gaji tertinggi PNS.

margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;”> Gaji pokok tidak lagi berdasarkan masa kerja, tetapi didasarkan pada beban kerja, tanggung jawab, dan risikonya. Saat ini, rasio gaji pokok yang berlaku mencapai 1:3,7. Contohnya, jika gaji pokok terendah PNS sekitar Rp 1,2 juta, gaji pokok tertinggi sebesar Rp 4,44 juta.


Ke depan, rasionya naik menjadi 1:11,9 sehingga gaji pokok tertinggi bisa melonjak Rp 14,3 juta. Penerapan sistem gaji baru akan dilakukan pada 2018 lantaran pemerintah membutuhkan persiapan untuk sosialiasi ke seluruh daerah sekaligus persiapan anggarannya di daerah.


Setiawan menjamin sistem baru ini tidak akan menaikkan porsi belanja pegawai yang jumlahnya kini sudah mencapai sekitar Rp 270 triliun per tahun.


Terkait pemberian manfaat bagi para pensiunan PNS, “calon beleid” ini belum memiliki ketentuan yang jelas agar tidak merugikan PNS dan negara. “Kontribusi yang dibayar negara masih perlu dihitung dan diharmonisasi lagi,” kata Setiawan.


Demikian berita mengenai Peraturan Pemerintah (PP) tentang sistem Penggajian dan Tunjangan PNS yang sudah rampung dan akan berlaku pada tahun 2018.

Comments

  1. By dwii fatmawati

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *